DPR Dorong Penguatan Peran Polri di Perbatasan Cegah TPPO
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI menegaskan perlunya penguatan peran aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah perbatasan guna menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus TPPO yang kerap berujung tragedi dan kerugian besar bagi masyarakat serta negara.
Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, menyatakan bahwa posisi geografis Indonesia yang sangat panjang dan strategis menyulitkan pengawasan. Ia menegaskan, “Polri harus terus memperkuat pengawasan di perbatasan, mulai dari peningkatan equipmen teknologi hingga pelatihan personel yang lebih mumpuni,” ujarnya saat diwawancarai di Jakarta.
Selain itu, Rizki Faisal mengingatkan pentingnya kerja sama lintas instansi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Imigrasi, dan Bea Cukai, untuk menyusun strategi komprehensif menghadapi ancaman TPPO. Ia menekankan bahwa penguatan ini harus disertai kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga agar perbatasan menjadi lebih aman dan efektif.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menyambut baik arahan DPR tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis. “Kami meningkatkan patroli di wilayah perbatasan, menambah peralatan canggih, serta melatih personel secara berkelanjutan,” katanya dalam konferensi pers kemarin.
Expert keamanan nasional, Dr. Anwar Sanusi, mengingatkan bahwa ancaman TPPO tidak bisa dianggap remeh. “Perlu ada pendekatan multidimensi, termasuk upaya sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan penegakan hukum, agar kasus ini dapat diminimalisasi,” jelasnya.
Guna mendukung inisiatif ini, sejumlah lembaga masyarakat dan organisasi internasional juga menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap penegakan hukum dan perlindungan korban di kawasan perbatasan. Mengingat dampaknya yang luas, penguatan peran aparat di perbatasan diharapkan dapat menjadi langkah preventif utama dalam menanggulangi kejahatan lintas negara ini.
Dengan fokus pada penguatan keamanan di perbatasan, diharapkan Indonesia mampu menanggulangi ancaman TPPO secara efektif, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
