Revisi UU Haji Disusun Target Rampung September 2025
Revisi Undang-Undang (UU) Haji menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dengan target penyelesaian pada September 2025. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan layanan dan pengelolaan ibadah haji di masa mendatang, serta mengakomodasi perubahan dinamis yang terjadi di sektor penyelenggaraan haji. Menteri Agama menyampaikan bahwa revisi ini melibatkan berbagai aspek mulai dari regulasi, pengawasan, hingga penguatan fasilitas pendukung.
Perubahan besar lainnya terkait penunjukan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah sebagai pengelola utama pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah umat Muslim di tanah suci. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses haji berjalan lancar, aman, dan memenuhi standar internasional,” ujar Menteri Agama dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
Selain kebijakan di bidang penyelenggaraan haji, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga keamanan nasional dan stabilitas regional, terutama terkait ketegangan yang semakin meningkat di Timur Tengah. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengimbau warga mereka untuk berhati-hati dan menghindari kawasan konflik, khususnya Israel dan Iran yang saat ini menunjukkan peningkatan ketegangan militer dan diplomatik. Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan utama untuk meredam eskalasi perang yang makin panas di wilayah tersebut.
Di bidang keamanan dalam negeri, Polri menjerat seorang pelaku berinisial MY dengan pasal pembunuhan berencana di Jalan Pendaratan Udang Dermaga Muara Angke, yang menimbulkan kepanikan dan keprihatinan masyarakat. Kepala kepolisian menyatakan bahwa penanganan kasus ini menunjukkan komitmen aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. “Kami akan tegas menindak siapapun yang mengancam keamanan rakyat,” tegasnya.
Secara politik, eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengekspresikan apresiasi atas langkah pemerintah mengembalikan empat pulau di Aceh kepada masyarakat setempat. Mereka menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian dan kenegarawanan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh dan Sumatera Utara, yang mampu menyelesaikan sengketa pulau secara damai dan berintegritas. “Ini menjadi contoh nyata diplomasi yang berorientasi kepentingan rakyat dan perdamaian,” ujar salah satu eks kombatan GAM.
Secara umum, berbagai isu terkini menunjukkan bahwa tantangan nasional maupun internasional tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Penguatan kebijakan di bidang energi bersih, pengelolaan konflik, dan keamanan nasional menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran bangsa.
