KPK Periksa Tersangka Kasus Pemerasan Izin Kerja TKA dan Penindakan Judi Ilegal di Bandung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Haryanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin kerja tenaga kerja asing (TKA). Pemeriksaan ini menunjukkan langkah serius KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan dan perizinan perusahaan asing yang kerap disalahgunakan.
Dalam proses penyelidikan, KPK menyebutkan bahwa Haryanto diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang memanfaatkan jasa pengurusan izin TKA. Pandangan ahli menyebut, kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses perizinan agar tidak menjadi celah korupsi dan praktik pemerasan.
Sementara itu, kasus kriminal lain yang sedang hangat dibicarakan adalah penemuan uang tunai sebesar Rp 2,7 miliar di dalam 4 ATM yang dikelola oleh pengelola ruko ‘kasino’ di Bandung. Polisi menyatakan uang tersebut hasil dari praktik judi ilegal yang beroperasi di kawasan tersebut. Uang tunai sebesar Rp 359 juta juga diamankan dari lokasi yang sama sebagai barang bukti.
Kepala kepolisian setempat menyatakan, “Penemuan uang ini menunjukkan bahwa aktivitas judi ilegal di Bandung cukup masif dan merusak ekonomi serta moral masyarakat.” Penindakan ini diharapkan mampu memberikan efek jera dan membersihkan praktik ilegal yang merusak citra kota.
Selain itu, pengakuan dari pihak berwenang tentang asal usul uang tersebut semakin memperkuat bukti keberadaan kegiatan judi yang melibatkan jaringan sindikat besar. Pemerintah kota segera meningkatkan patroli dan pengawasan guna menekan operasional judi ilegal dan praktik kejahatan serupa.
Di tengah kasus hukum yang terus bergulir, Pemerintah dan aparat penegak hukum mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap kegiatan mencurigakan. Praktik pemerasan dan judi ilegal bukan hanya merugikan ekonomi, tetapi juga beresiko menimbulkan kekerasan dan ketidakamanan masyarakat.
KPK menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus Haryanto dan mendalami potensi keterlibatan pihak lain dalam praktik pemerasan tersebut. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam proses perizinan serta penindakan tegas terhadap kejahatan ekonomi.
