Kebijakan SPMB 2025 Ditekankan harus Transparan dan Adil
Implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 mendapatkan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan terkait kebijakan pendidikan di Indonesia. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa sistem ini harus mampu mewujudkan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan adil bagi masyarakat luas. Ia mengatakan, “SPMB harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon peserta didik tanpa diskriminasi, serta memastikan proses berjalan secara objektif dan jujur.”
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Airlangga, Prof. Sunarto, menyampaikan harapannya agar perguruan tinggi, khususnya Unair, mampu menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan amanat UUD 1945. Ia menambahkan, “Universitas harus berupaya mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan prinsip konstitusional dan mampu menjawab tantangan zaman.”
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penerapan tata kelola (governance) yang kuat dalam pengelolaan sistem pendidikan dan ekonomi. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Rerie, menyebutkan bahwa ke depan, sistem pengawasan harus efektif untuk mencegah penyimpangan data dan proses seleksi, termasuk dalam konteks penerimaan mahasiswa baru.
Dalam konteks kebijakan pendidikan, OJK juga sedang mengembangkan database polis asuransi melalui tahap ‘industrial test’ untuk memastikan keamanan dan efektivitas data yang akan digunakan. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam mendukung ekosistem ekonomi yang sehat dan terpercaya.
Menurut Sophia Wattimena, Dewan Audit OJK, penerapan governansi yang baik merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan, “Pengawasan yang ketat dan sistemik akan membantu menjaga integritas proses dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan pendidikan.”
Ketua Dewan Audit OJK menambahkan, sistem pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan agar kebijakan pendidikan seperti SPMB dapat berjalan sesuai harapan dan bebas dari penyimpangan. Ini penting untuk memastikan penerimaan mahasiswa baru berjalan adil, transparan, dan berdasarkan meritokrasi, sehingga memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
