Strategi Pengendalian Malaria di Papua: Komitmen Pemda dalam Eliminasi Malaria Nasional
Pemerintah Indonesia sedang fokus dalam upaya eliminasi malaria, khususnya di wilayah Papua, yang menjadi episentrum penyakit ini di tanah air. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah membangun komitmen kuat dari pemerintah daerah guna mempercepat pengurangan kasus malaria. Kementerian Kesehatan menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dan pusat dalam rangka mewujudkan eliminasi malaria yang berkelanjutan di Papua.
Dalam rangka mendukung langkah strategis ini, Kementerian Kesehatan melalui Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) ke-9 mengeluarkan rekomendasi penting agar para gubernur di Papua membentuk forum khusus sebagai wadah kolaborasi dan komunikasi intensif. Forum ini diharapkan mampu memperkuat komitmen daerah dan mempercepat program eliminasi malaria di Papua.
Plt Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Murti Utami, mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat komitmen dari pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian target eliminasi malaria di Papua. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, sekitar 90 persen kasus malaria di Indonesia berasal dari Papua, menjadikan provinsi ini pusat perhatian utama dalam pengendalian penyakit tersebut.
Penguatan komitmen dan sinergi antar pemangku kepentingan di Papua diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program pengendalian malaria, termasuk peningkatan layanan kesehatan dan distribusi obat serta alat preventif seperti kelambu dan insektisida. Upaya ini penting mengingat tingkat kasus malaria yang masih tinggi dan tantangan geografis yang kompleks di wilayah tersebut.
Dengan langkah strategis dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah serta sinergi yang efektif, diharapkan target eliminasi malaria di Papua dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait terus mendukung berbagai program dan inovasi inovatif untuk mengatasi penyakit malaria, terutama di wilayah dengan tingkat risiko tinggi seperti Papua.
