Pentingnya Tata Kelola yang Baik untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Dalam era perkembangan ekonomi nasional, penerapan governansi atau tata kelola yang baik menjadi fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menegaskan bahwa tingkat integritas negara yang tinggi mampu mendorong kemajuan pembangunan secara pesat. Data dari Worldatlas.com 2025 dan Transparency.org 2024 menunjukkan bahwa integritas nasional berperan penting dalam memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara.
OJK sebagai regulator industri keuangan Indonesia, telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud. Regulasi ini menjadi pedoman wajib bagi seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan dari risiko fraud dan kecurangan secara proaktif dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, Sophia Wattimena menyatakan bahwa penguatan tata kelola juga dilakukan melalui program Survei Penilaian Integritas di internal OJK, yang dijadikan sebagai indeks kinerja organisasi. Ini menunjukkan komitmen lembaga keuangan dalam meningkatkan integritas dan transparansi sebagai bagian dari upaya memperkokoh fondasi ekonomi nasional.
Pada 17 Juni 2023, OJK menyelenggarakan acara Governance Insight Forum di Banjarmasin dengan tema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas”. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 550 peserta dari berbagai lembaga keuangan, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lain dari wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Forum ini bertujuan menyatukan visi dan memperkuat sinergi untuk meningkatkan tata kelola dan menegakkan integritas agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berjalan secara adil dan merata.
Dalam forum tersebut, narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Kementerian Keuangan menyampaikan wawasan strategis tentang pentingnya penguatan tata kelola, integritas, dan upaya anti-korupsi di sektor jasa keuangan. Dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah, menunjukkan komitmen kolaboratif untuk menciptakan sektor keuangan yang berintegritas tinggi dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Implementasi tata kelola yang solid dan penerapan strategi anti-fraud oleh OJK diharapkan mampu memperkuat ekonomi dan mengurangi risiko kecurangan yang dapat mengancam stabilitas sektor keuangan Indonesia. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia bertekad mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berintegritas tinggi.
