Pengaruh Penulisan Ulang Sejarah terhadap Perspektif Korban Perempuan dan Nilai Pancasila

Penulisan ulang sejarah seringkali menjadi topik yang kontroversial di Indonesia, khususnya dalam hal penyorotan perspektif korban. Banyak kalangan memandang bahwa proses ini cenderung mengabaikan suara dan pengalaman perempuan sebagai korban, sehingga narasi yang diangkat lebih menonjolkan cerita pelaku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya distorsi sejarah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Salah satu aktivis perempuan, Eva Sundari, mengungkapkan bahwa selama ini penulisan sejarah selalu berfokus pada cerita pelaku, sedangkan korban, terutama perempuan, sering kali dilewatkan atau diposisikan sebagai objek belaka. Ia menegaskan bahwa perempuan seharusnya menjadi subjek dalam proses penulisan sejarah, bukan sekadar objek yang diperlakukan pasif.

Dalam diskusi yang digelar oleh Koalisi Perempuan Indonesia, Eva Sundari menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan justru mengabaikan peran dan pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan dan ketidakadilan. Padahal, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan gotong royong yang seharusnya menjadi pedoman dalam menulis sejarah bangsa.

Jika perempuan dan kelompok minoritas lainnya diabaikan dalam proses penulisan sejarah, dapat dikategorikan sebagai kesalahan epistemik yang bersifat fatal. Hal ini mengakibatkan narasi sejarah tidak lengkap dan tidak adil, serta menyulitkan langkah pemulihan hak-hak korban di masa depan.

Oleh karena itu, penting bagi penulis sejarah dan institusi terkait untuk lebih sensitif dan berkeadilan dalam menulis ulang sejarah bangsa Indonesia. Pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada perspektif korban akan membantu memperkaya narasi sejarah, sekaligus memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan nasional yang adil dan merata.