KPK Dalami Dugaan Korupsi dan Peran Eks ASN sebagai Agen Pengurusan TKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kemungkinan adanya mantan aparatur sipil negara (ASN) yang berperan sebagai agen pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) dan mendapatkan keuntungan dari kasus dugaan suap terkait penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Penyidikan ini menjadi perhatian utama dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ketenagakerjaan, khususnya terkait izin dan pengurusan TKA di kementerian terkait.
KPK mengungkapkan bahwa mantan ASN tersebut diduga memanfaatkan posisinya untuk memuluskan proses perizinan TKA sekaligus meraup keuntungan dari proses tersebut. Proses penyidikan ini melibatkan sejumlah saksi dan pengumpulan bukti terkait aliran dana, serta peran para pihak dalam dugaan korupsi ini. Kajian mendalam terhadap materi pemeriksaan dan perjalanan kasus sedang berlangsung untuk memastikan adanya indikasi korupsi yang merugikan negara.
Salah satu pihak yang turut diperiksa adalah Muller Silalahi, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) periode 2008–2010. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami peran dan kemungkinan keterlibatan Mantan ASN dalam praktik penyalahgunaan wewenang, termasuk peranannya sebagai agen jasa pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
KPK menegaskan bahwa penyelidikan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memberantas praktik korupsi di sektor tenaga kerja asing dan menegakkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan izin TKA. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat dan mantan pejabat yang memiliki pengaruh besar dalam pengurusan izin resmi tenaga kerja asing di Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi proses pemberantasan korupsi, KPK aktif melakukan penyidikan dan pengumpulan data terkait peran para pelaku, termasuk kemungkinan adanya jaringan atau praktik suap yang melibatkan pihak tertentu. Kasus ini diharapkan dapat menegaskan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi di sektor ketenagakerjaan dan memperkuat sistem pengawasan agar praktik ilegal tidak terjadi lagi di masa mendatang.
