Berita Ekonomi Terkini Indonesia: Tiket Murah Whoosh, Program Kampung Nelayan, dan Data Kemiskinan

Pada Senin, 16 Juni 2025, berbagai peristiwa ekonomi nasional menjadi fokus utama berita. Salah satunya adalah peluncuran layanan tiket murah oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melalui layanan kereta api cepat Whoosh. Program ini menawarkan rute pendek dengan tarif sangat terjangkau selama libur sekolah, yakni mulai dari Rp75 ribu untuk rute Padalarang-Tegalluar Summarecon dan sebaliknya, dengan waktu tempuh sekitar 14 menit. Selain itu, tarif untuk rute Halim-Karawang dan sebaliknya juga hanya Rp100 ribu dan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit, sebagai upaya memudahkan mobilitas masyarakat selama liburan.

Dalam perkembangan lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)menegaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih tetap berjalan dan berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pesisir yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi lokal.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan target ambisius pemerintah dalam membangun 1 juta unit rumah susun terjangkau dalam tahun pertama kepemimpinannya. Inspirasi utama di balik program ini adalah keberhasilan kebijakan perumahan rakyat di Singapura yang dianggap sebagai salah satu praktik terbaik di kawasan. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan hunian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain program pembangunan perumahan, Indonesia juga mendapatkan minat dari sejumlah negara terkait proyek strategis tanggul laut raksasa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa China, Korea Selatan, Jepang, negara-negara Timur Tengah, hingga Belanda, menunjukkan ketertarikan dan telah menjalin komunikasi terkait proyek besar tersebut, yang bertujuan melindungi kawasan pesisir dari ancaman kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.

Di sisi data kemiskinan, pemerintah Indonesia menanggapi perbedaan angka tingkat kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah menegaskan bahwa data dari BPS yang menunjukkan tingkat kemiskinan sebesar 8,57 persen per September 2024 lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya daripada data Bank Dunia yang menyebutkan 68,3 persen, yang diperkirakan didasarkan pada standar berbeda. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya penggunaan data yang valid untuk pengambilan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.