Penajaman Prioritas Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Pembangunan Infrastruktur dan Pengendalian Banjir 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penajaman prioritas belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang vital bagi kemajuan kota ini. Fokus utama adalah pengembangan sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta pengendalian banjir guna meningkatkan kualitas hidup warga dan menunjang pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, selama Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, realisasi belanja modal tahun 2024 mencapai sebesar Rp11 triliun atau 84,72% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12,98 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Di sektor transportasi, salah satu proyek strategis yang sedang dan akan dilaksanakan adalah pembangunan sarana dan prasarana MRT fase 2A rute Bundaran HI-Kota, yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2029. Selain itu, pembangunan LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai juga akan dilanjutkan dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada tahun 2026. Kedua proyek infrastruktur transportasi ini diharapkan mampu mengatasi kemacetan lalu lintas dan mendukung mobilitas warga Jakarta secara aman dan nyaman.

Selain pengembangan transportasi massal, Pemprov DKI Jakarta juga fokus melakukan pengendalian banjir dengan melakukan inventarisasi aset dan membangun ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan permukiman padat. Langkah ini merupakan bagian dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dan upaya menciptakan lingkungan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dalam rangka revitalisasi kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan program yang secara nasional diakui. Pada tahun 2024, realisasi program ini mencapai 92,34%, atau setara Rp342,39 miliar, tersebar di 63 RW di seluruh wilayah Jakarta. Program ini bertujuan memberikan kehidupan yang lebih layak dan nyaman bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Untuk memperkuat layanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan anggaran integrasi layanan satu pintu melalui platform digital Jak Evo dan super app JAKI. Selain itu, penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga dilakukan sebagai fondasi pengembangan smart city yang berbasis teknologi modern dan inovatif.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat mewujudkan kota yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk isu urbanisasi dan perubahan iklim.