NasDem DKI Jakarta Minta Transparansi Pemprov tentang Aset dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya transparansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan aset dan tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta Pemprov untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan daerah dan mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi NasDem menyoroti sejumlah isu penting, terutama terkait laporan keuangan dan pengelolaan aset pemerintah daerah. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD pada hari Senin, 16 Juni 2025 ini juga membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Raden Gusti Arief, selaku Bendahara Fraksi NasDem, menyampaikan bahwa hingga semester kedua tahun 2024, masih terdapat 1.222 rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia juga menambahkan bahwa terdapat 42 rekomendasi yang belum ditangani sama sekali, menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

NasDem mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan Sistem Informasi Daerah (SID) sebagai alat utama dalam pelaporan keuangan serta pengelolaan aset daerah. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pelaporan, memudahkan pelacakan aset, serta mempercepat proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah ini penting agar masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat mengakses informasi keuangan daerah secara transparan, sehingga mendorong akuntabilitas dan pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Transparansi ini juga berperan penting dalam mencegah praktik maladministrasi dan korupsi di tingkat daerah.

Oleh karena itu, Fraksi NasDem mengajak seluruh pihak terkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta, untuk bersama-sama memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan aset dan penggunaan anggaran daerah. Mereka menegaskan bahwa pengembangan SID yang optimal dan penanganan rekomendasi BPK yang cepat dan tepat adalah langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.